Pajak Pusat vs Pajak Daerah

  • Post category:Info Pajak
Pajak Pusat vs Pajak Daerah

Tak semua pajak yang Anda bayarkan masuk ke kantong pemerintah pusat. Tak selalu jadi sumber duit untuk APBN. Mengapa? Karena memang ada dua macam pajak. Pajak Pusat vs Pajak Daerah. Pajak pusat maksudnya adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat, via Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dan masuk ke kas APBN. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota.

Pajak Pusat

Ada beberapa macam pajak yang ditarik oleh Ditjen Pajak dan menjadi pajak pusat:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)
    PPh adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh invidu, perusahaan, yayasan, atau badan pajak lainnya dalam suatu tahun pajak.
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    PPN adalah pajak yang dikenakan ketika orang, perusahaan, atau badan lainnya mengonsumsi barang atau jasa kena pajak di wilayah Indonesia.
  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
    Selain dikenai, saat mengkonsumsi suatu barang atau jasa, wajib pajak bisa juga dikenai PPnBM. Yang termasuk ke dalam barang atau jasa kena pajak yang tergolong barang mewah adalah:

    • Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
    • Barang tersebut dikonsumsi masyarakat tertentu; atau
    • Barang tersebut dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
    • Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
    • Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
  4. Bea Meterai
    Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek.
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu
    PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Mulai 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah atau menjadi pajak daerah. Naumun sektor perkebunan, kehutanan, dan tambang, pajaknya masih tergolong Pajak Pusat

Pajak Daerah

Pajak daerah diatur lewat peraturan daerah (Perda) dan dikelola oleh badan dan instansi daeah yang ditunjuk, semisal Bappeda. Berbagai perda pajak menginduk dan mengacu  kepada UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ragam pajak daerah lebih banyak dan sifatnya lebih spesifik. Pajak daerah dipilih menjadi pajak yang ditarik pemerintah provinsi (pajak provnsi) dan pajak yang ditarik pemerintah kabupaten atau kota (pajak kambupaten/kota).

Pajak Provinsi

  1. Pajak kendaraan bermotor
  2. Bea balik nama kendaraan bermotor
  3. Pajak bahan bakar kendaraan bemotor
  4. Pajak air permukaan
  5. Pajak rokok (bukan cukai rokok, yang ditarik pemerintah pusat)

Pajak Kabupaten/Kota

  1. Pajak hotel
  2. Pajak restoran
  3. Pajak hiburan
  4. Pajak reklame
  5. Pajak penerangan jalan
  6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
  7. Pajak parkir
  8. Pajak air tanah
  9. Pajak sarang burung walet
  10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  11. Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB)

Pajak pusat harus dipertentangkan dengan pajak daerah ? Pajak pusat vs pajak daerah ? Tentu saja tidak. Setiap wajib pajak pasti harus berurusan dengan keduanya. Membayar keduanya. Dan pajak mana pun yang harus dibayar, jika Anda merasa kesulitan mengelola atau  mengurusnya, Anda bisa melakukan konsultasi pajak dengan kami, baik konsultasi secara offline, konsultasi online, maupun konsultasi bentuk lainnya.

Tinggalkan Balasan