Kapan UKM Bayar Pajak?

  • Post category:Tips Pajak
Kapan UKM Bayar Pajak?

Sudah asyik menjalankan bisnis #dirumahaja di era Covid-19? Sudah merasa perlu jadi UKM yang taat dan bayar pajak? Syukurlah kalau memang sudah. Bayar pajak memang wajib, kata pemerintah. Termasuk bagi yang berbisnis dari rumah atau bisnis kecil-kecilan. Terlebih kalau omzet bisnis rumahannya sudah mencapai  miliaran. Bisnis rumahan beromzet miliaran? Mungkin saja. Dan tak usah khawatir. Berapapun omzet Anda, entah itu Rp 50 juta atau Rp 4 miliar, besar pajaknya sama saja. Cuma 0,5 persen. Setengah persen.

Angka tarif pajak sebesar 0,5 persen itu sesuai aturan pajak yang berlaku. Tepatnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Frase “peredaran bruto” pada judul PP yang diteken Presiden Jokowi pada 8 Juni 2018 itu tak lain adalah omzet. Angka atau tarif pajak 0,5 persen, yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Final (PPh Final)  diatur pada Pasal 2 ayat 1. Sedangkan jumlah omzet yang boleh menikmati tarif murah-meriah itu, yang diatur lewat Pasal 3 ayat 1, adalah usaha yang beromzet maksimal Rp 4,8 miliar. Baik usaha pribadi maupun usaha lewat perusahaan berbadan hukum.

Rentang omzet hingga 4 miliar itu mencakup segala kelompok usaha yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Deretan 5 kata terakhir judul UU itu biasa disingkat sebagai UMKM. Sang UU sendiri, percaya atau tidak, tidak sekali pun pernah membuat singkatan UMKM, atau UKM, atau singkatan lainnya. Yang disebut UU itu hanyalah sebutan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Plus menyebut omzet dengan istilah ”penjualan tahunan”. Definisi ketiga macam usaha itu seperti berikut ini.

Usaha Mikro

  1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil

  1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah

  1.  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Di atas ketiga kelompok itu, UU UMKM ada menyebut istilah Usaha Besar, yang didefinisikan sebagai usaha yang penjualan tahunannya lebih besar dari Usaha Menengah.

Saatnya UKM Bayar Pajak

Jadi, kapan UKM atau UMKM harus bayar pajak? UKM-nya sih tak bayar pajak. Yang harus bayar pajak adalah pemiliknya. Orangnya. Pemilik atau orang yang sudah jadi wajib pajak atau sudah mengantongi NPWP (nomor pokok wajib pajak), alias Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Yang dipajaki adalah penghasilannya atau pendapatannya. Dan sesuai peraturan tadi, penghasilan yang dipajaki adalah omzetnya. Omzet setahun? Bayar setahun sekali? Tentu tidak. Yang harus dibayarkan pajaknya adalah omzet bulanan atau pendapatan bulanan yang dianggap sebagai penghasilan. Bayarnya pun setiap bulan. Mirip dengan orang-orang yang jadi pegawai, yang gajinya sudah dipotong pajak setiap bulannya.

Untuk bisa membayar, seperti sudah disinggung tadi, pelaku usaha UKM harus sudah punya NPWP. Kalau belum punya, silakan menjadi orang taat pajak dengan membuat NPWP. Silakan mendaftarkan diri via website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara online : https://ereg.pajak.go.id. Kalau sudah punya NPWP, atau setelah mendaftarkan diri dan akhirnya punya NPWP, silakan membayar pajak atau setor pajak setiap bulan. Seperti bayar listrik, pembayaran tidak harus dilakukan di awal bulan. Peraturan yang ada menetapkan pembayaran harus dilakukan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Tenggang waktu ini diberikan agar wajib pajak punya waktu yang cukup untuk menghitung omzet dan pajak yang harus dibayar.

Pembayaran bisa dilakukan lewat bank yang jadi mitra Ditjen Pajak alias DJP. Atau lewat berbagai perusahaan yang jadi application service provider (ASP) , atau yang dalam istilah resminya disebut sebagai PJAP ( Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan). Aplikasinya, seperti aplikasi Gojek, ada yang berupa aplikasi untuk ponsel, dan banyak juga aplikasi yang berbasis web. Bagi wajib pajak pribadi, berbagai aplikasi pajak biasanya disediakan secara cuma-cuma. Penyedia aplikasi ini, selain menerima pembayaran, juga menyediakan berbagai utilitas untuk mengelola pajak: menghitung, merencanakan, menyimpan data perpajakan, pembukuan, dan sebagainya.

Jadi berapa yang harus dibayar? Seperti sudah disebut tadi, tarif pajaknya adalah 0,5 persen dari omzet. Hanya itu saja yang harus dihitung. Tak perlu pusing memikirkan hal lain, termasuk soal apa saja yang bisa dikurangkan agar pajak jadi lebih kecil. PP yang diteken Jokowi tadi ibarat peraturan sapu jagad. Sekali hitung selesai. Yang harus dilakukan adalah mengitung omzet pada bulan yang baru saja lewat, dan kalikan dengan angka 0,5. Kalau omzet usaha rumahan Anda naik-turun, tentu yang harus dibayar juga naik-turun jumlahnya. Kalau tak ada penjualan? Ya tak usah bayar.

Harus bikin laporan pajak bulanan setelah setor pajak 0,5 persen? Tak perlu. Pembayaran pajak yang Anda lakukan otomatis dianggap sebagai laporan bulanan. Kalau pada usaha besar, laporan pajak bulanan ini disebut SPT Masa dan harus dibuat dan dilaporkan setiap bulan. Meski tak membuat laporan bulanan, sebagai wajib pajak, Anda masih tetap harus membuat laporan pajak tahunan (SPT Tahunan).

So… silakan menikmati pajak murah 0.5 persen. Bayar pajak dengan tarif PPh Final. Mumpung masa berlaku ”diskon pajak” ini masih panjang. Masa berlakunya 7 tahun terhitung dari saat Jokowi menekennya, Juni 2018, alias berlaku sampai 2025. Ini untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau untuk wajib pajak badan, masa berlakunya habis tahun depan, 2021, karena masa berlakunya hanya 3 tahun. *-*

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan