Perubahan Peraturan Pajak dalam UU Cipta Kerja

  • Post category:Info Pajak
Perubahan Peraturan Pajak dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja sudah melenggang menjadi Lembaran Negara dan sudah resmi berlaku pula. Undang-undang massif ini, yang terdiri dari 15 bab dan 186 pasal, diteken Presiden Jokowi pada 2 November 2020 lalu. Dunia pajak dan perpajakan juga bersinggungan langsung dengan UU  baru ini, terutama dalam aspek kepatuhan pajak dan pemanfaatan pajak untuk mengembangakan investasi bisnis di dalam negeri. Dampaknya, terjadi perubahan terhadap sejumlah peraturan pajak dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dunia pajak, atau lazim disebut Klaster Perpajakan, mendapat tempat lumayan panjang dalam UU setebal 1187 halaman itu (769 halaman utama, plus 418 halaman penjelasan).  Secara spesifik, perubahan peratura perpanjang termuat pada Pasal 111 sampai Pasal 114. Berikut rinciannya:

  • Pasal 111, perubahan terhadap UU tentang Pajak Penghasilan (mulai halaman 617)
  • Pasal 112, perubahan terhadap UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (mulai halaman 663)
  • Pasal 113, perubahan terhadap UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (mulai halaman 647)
  • Pasal 114, perubahan terhadap UUtentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (mulai halaman 668)

Guna memahami perubaan itu, Direktorat Jenderal Pajak, telah membuat booklet sederhana untuk memahaminya, terutama dalam hal keterkaitan pajak dengan kemudahan berusaha. Bertajuk “Klaster Kemudahan Berusaha : Bidang Perpajakan”, paparan ringkasnya disajikan pada paparan 4 aspek berikut:

Meningkatkan Pendanaan Investasi

  1.  Penurunan tarif PPh Badan secara bertahap: 22% (2020 dan 2021) dan 20% (2022 dst). — telah diatur dalam UU No. 2/2020
  2. Penurunan tarif PPh Badan Wajib Pajak Go Public (tarif umum – 3%) — telah diatur dalam UU No. 2/2020
  3. Penghapusan PPh atas Dividen dari dalam negeri
  4. Penghasilan tertentu (termasuk Dividen) dari Luar Negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia
  5. Non-objek PPh atas:
    a. Bagian laba/SHU koperasi,
    b. Dana haji yang dikelola BPKH
  6. Ruang untuk Penyesuaian Tarif PPh Pasal 26 atas Bunga
  7. Penyertaan modal dalam bentuk aset (imbreng) tidak terutang PPN

Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Bayar secara Sukarela

  1. Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak
  2. Pengaturan Ulang:
    a. Sanksi Administratif Pajak
    b. Imbalan Bunga

Meningkatkan Kepastian Hukum

  1. Penentuan Subjek atau Wajib Pajak Orang Pribadi:
    a. WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di Indonesia menjadi Subjek Pajak DN,
    b. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan Subjek Pajak DN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia
    c. WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat menjadi Subjek Pajak LN dengan
    syarat tertentu
  2. Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP
  3. Konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP
  4. Non-objek PPh atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan)
  5. Pidana Pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak
  6. Penerbitan STP daluwarsa 5 tahun
  7. STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan

Menciptakan Keadilan Iklim Berusaha di Dalam Negeri

  1. 1.Pemajakan Transaksi Elektronik:
    a. penunjukan platform untuk memungut PPN,
    b. pengenaan pajak kepada Subjek Pajak LN atas transaksi elektronik di Indonesia — –telah diatur dalam UU No. 2/2020
  2. Pencantuman NIK bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam Faktur Pajak

Info lebih mendalam tentang berbagai perubahan peraturan pajak dan perpajakan dalam UU Cipta Kerja bisa disimak, antara lain,  lewat info berikut :

Website : www.uu-ciptakerja.go.id

Download :

Tinggalkan Balasan